Kembali pada Cahaya

Telah sampai diri yang hina ini

Menginjakkan kaki di tanah suci

Telah diperlihatkan-Nya mata ini

Bangunan terindah sejagat bumi

Setiap wajah terlihat basah

Dibanjiri air mata yang membuncah

Rupanya tak kuat mereka membendung resah

Teringat dosa yang bersemayam dalam darah

Sudah sepantasnya aku merasa malu

Kala mendatangi rumah tuhanku

Karena disinilah tempat mengadu

Tempatku menangis tersedu – sedu

Dalam diam aku berkata..

Wahai jiwa, sudahlah cukup dengan dunia

Tertawa akan khayalan hidup selamanya

Sudah cukup engkau terperdaya hingga lupa

Tak ingin lagi berpura – pura

Melawan perintah-Nya dengan sengaja

Saatnya aku menatap dengan cahaya

Kembali dan menjemput ridho-Nya

Artikel ekonomi pola deduktif & induktif...

pola Deduktif:
  
Ekonomi Indonesia masih kritis, belum KRISIS....

Inilah Dunia ekonomi yang sudah menjadi penentu kehidupan. Ekonomi dapat berkembang pesat mengantar pada puncak kejayaan, membuat setiap perut kenyang dan menghidupkan setiap orang. Satu gedung bisa dibuatnya bercabang menjadi sepuluh dan setiap ladang menjadi luas tak berujung. Tetapi sekali saja ekonomi itu terjatuh, yang berdasi bisa dibuatnya berjalan tanpa alas kaki, dan yang miskin dijadikannya mati kelaparan. (deduktif).

Indonesia saat ini sedang dihadapi masalah –masalah yang mengarah pada krisis ekonomi. Salah satunya adalah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dunia yang dianggap sebagai bibit masalah. Di samping itu, masalah yang lain juga muncul dari cadangan devisa kita yang jumlahnya terus turun karna digunakan untuk membayar belanja negara, sedangkan hutang luar negri kita baik dari swasta maupun pemerintah juga terus naik. Nah, jika melihat kondisi seperti ini tentunya bukan tidak mungkin kita bisa masuk pada masa krisis ekonomi besar 2013 atau 2014. Negara kita akan payah ketika semua hutang jangka pendek sudah jatuh tempo dan harus dibayar, sedangkan jumlah cadangan devisa kita tidak cukup untuk membayarnya. (deduktif)

      Sebenarnya, pelemahan nilai tukar rupiah dianggap bisa memulihkan perekonomian karena menekan nilai impor di Indonesia. Disini saya mengutip sebuah pendapat dari salah satu artikel pengamat ekonomi , "jika memang nilai tukar rupiah semakin melemah, seharusnya semua barang impor yang masuk ke Indonesia akan menjadi lebih mahal. Kalau harganya mahal otomatis akan mengurungkan niat para konsumen untuk membeli. Nah, hasil dari keaadan ini tentu mengarah pada nilai impor Indonesia yang akan terus berkurang. Apabila setidaknya nilai ekspor tetap kita pertahankan, maka secara tidak langsung kita akan mencapai suatu titik dimana neraca perdagangan kita menjadi surplus kembali dan ekonomi kita akan membaik" .

Bagaimanapun juga langkah - langkah pencegahan agar ekonomi yang sudah kritis ini tidak menjadi krisis masih bisa dilakukan. Mengutip dari artikel yang ditulis Bpk. M.Jusuf Kalla, "Kita bisa mulai dari segi peningkatan efisiensi bangsa ini . Begitu juga dengan pengawasan terhadap kegiatan di pasar ekspor dan impornya. Kita harus menghemat dan mengurangi biaya rutin negara berupa belanja barang dan modal yang tidak perlu. Memperbaiki defisit perdagangan dan APBN akan otomatis memperbaiki neraca pembayaran karena kepercayaan dunia usaha akan baik" 

sumber terkait:
 http://www.teguhhidayat.com/2013/08/gambaran-perekonomian-indonesia-saat-ini.html
http://budisansblog.blogspot.com/2013/09/krisis-ekonomi-kita-bisa-apa.html

pola Induktif:

Hausnya Upah Minimum...

Sungguh melelahkan setiap kali melihat kumpulan buruh bersatu untuk menuntut apa yang mereka anggap sebagai haknya dan apa yang dianggap bencana oleh para pengusaha. Para pekerja berjuang agar ada kenaikan signifikan untuk mengimbangi lonjakan harga kebutuhan pokok. Sedangkan pengusaha berusaha sebaliknya. Dua kepentingan yang sulit dipertemukan. Sampai pada Masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan tidak dibayarkannya tunjangan hari raya (THR). Pemerintah sendiri mengambil peran sebagai wasit yang tidak pernah dianggap benar-benar adil. Upah minimum memang telah menjadi konflik besar antara buruh dan pengusaha.

Sikap lebih simpatik disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, juga berlatar pengusaha, yang menyatakan bahwa memang tuntutan buruh itu wajar saja, setidaknya untuk DKI yang memang kebutuhan hidupnya sudah tinggi. Masalahnya adalah bagaimana menurunkan kebutuhan hidup layak (KHL) buruh. Menurutnya, dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran buruh. Selain itu, juga dengan menyediakan perumahan buruh yang dekat dengan tempat bekerja untuk menekan ongkos transportasi, Di sini Basuki menunjukkan pemahamannya yang mendalam, dengan tidak begitu saja menerima atau menolak desakan buruh, tetapi memberi solusi yang bisa dilakukan melalui kekuasaan politik yang ia miliki. Semua itu adalah solusi yang tepat untuk  memperkuat perlindungan sosial terhadap buruh dengan  menekan pengeluarannya.

 sumber terkait:

http://budisansblog.blogspot.com/2013/09/politik-upah-minimum.html

Video lucu Mousevery Sad. Tikus?

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN )

Apa itu APBN ??

APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran bisa dibaratkan sebagai anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran.

Penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian pada kedua sisi. Misalnya, sisi penerimaan anggaran rumah tangga akan sangat tergantung pada ada atau tidaknya perubahan gaji/upah bagi rumah tangga yang memilikinya. Demikian pula sisi pengeluaran anggaran rumah tangga, banyak dipengaruhi perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Sisi penerimaan anggaran perusahaan banyak ditentukan oleh hasil penerimaan dari penjualan produk, yang dipengaruhi oleh daya beli masyarakat sebagai cerminan pertumbuhan ekonomi. Adapun sisi pengeluaran anggaran perusahaan dipengaruhi antara lain oleh perubahan harga bahan baku, tariff listrik dan bahan bakar minyak (BBM), perubahan ketentuan upah, yang secara umum mengikuti perubahan tingkat harga secara umum. Ketidakpastian yang dihadapi rumah tangga dan perusahaan dalam menyusun anggaran juga dihadapi oleh para perencana anggaran negara yang bertanggungjawab dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Apakah Fungsi dan Peran APBN ??

APBN sebagai alat mobilisasi dana investasi, APBN di negara-negara sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal Baik pengeluaran maupun penerimaan pemerintah mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary), tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapatan nasional (contractionary).

Apa saja yang menjadi sumber Penerimaan dan Pengeluaran APBN ??

Merujuk Pasal 12 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, APBN dalam satu tahun anggaran meliputi :

a. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

b. Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas umum negara. (Pasal 12 ayat (2) UU No. 1/2004)

Tahun anggaran adalah periode pelaksanaan APBN selama 12 bulan. Sejak tahun 2000, Indonesia menggunakan tahun kalender sebagai tahun anggaran, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sebelumnya, tahun anggaran dimulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Penggunaan tahun kalender sebagai tahun anggaran ini kemudian dikukuhkan dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara (Pasal 4 UU No. 17/2003 dan Pasal 11 UU No. 1/2004).

Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber. Secara umum yaitu penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan Pajak lainnya, serta Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor) merupakan sumber penerimaan utama dari APBN.

Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meliputi penerimaan dari sumber daya alam, setoran laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya, walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran, jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya.

I. Pendapatan

I. Penerimaan dalam Negeri

1. Penerimaan Pajak

PPh NON MIGAS (PPh BADAN, PPh Perorangan)Ø

PPh MIGASØ

PPN dan PPnBMØ

PBBØ

BPHTBØ

CukaiØ

Pajak lainnya –Bea Materai, Bea LelangØ

Pajak Perdagangan Internasional – Bea Masuk, Pajak EksporØ

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

a) Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan SDA Minyak Bumi dan Gas AlamØ

Penerimaan SDA Lainnya (Kehutanan, Pertambangan Umum, dan Perikanan)Ø

b) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

c) PNBN lainnya – Umum dan Fungsional

II. Hibah

Hibah adalah penerimaan Pemerintah yang berasal dari pemberian pihak lain, berupa uang atau barang, dari perorangan, badan hukum, atau Negara di mana, Pemerintah tidak perlu mengembalikan atau membayar kembali uang/barang yang diterimanya.

Hibah dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri,. Dalam APBN tidak direncanakan ada penerimaan ini karena penerimaan ini sangat tergantung dari pihak lain yang akan memberinya. 

III. Belanja Negara

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, belanja Negara disusun berdasarkan format baru yaitu dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Rincian belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementrian Negara/lembaga pemerintah pusat. 

1. Rincian belanja Negara menurut fungsi dibedakan atas:

Pelayanan umum,

Pertahanan,

Ketertiban dan keamanan,

Ekonomi,

Lingkungan hidup,

Perumahan dan fasilitas umum,

Kesehatan,

Pariwisata dan budaya,

Agama,

Pendidikan,

Perlindungan social.

2. Rincian belanja Negara menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi) dibedakan atas:

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja pegawai,

Belanja barang,

Belanja modal,

Pembayaran bunga utang,

Subsidi,

Belanja hibah,

Bantuan sosial dan

Belanja lain-lain.

IV. Dana Perimbangan

Dana perimbangan pada dasarnya merupakan dana yang bersumbaer dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terbagi dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana perimbangan dar provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun pada tahun 2007 dan tahun 2008 dana perimbang dari provinsi tersebut masuk ke dalam sumber penerimaan daerah lainnya. 

V. Dana Alokasi Khusus dan Penyeimbang

Dana otonomi khusus dan dana penyeimbang adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan secara eksplisit dalam undang undang tentang otonomi khusus suatu daerah tertentu, serta untuk penyeimbang kekurangan dana alokasi umum.

VI. Keseimbangan Primer

Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga. Indicator keseimbangan primer menunjukan surplus atau deficit APBN tanpa pembayaran bungan utang. Semakin besar surplus keseimbangan primer menunjukan APBN semakin mampu membayar beban utang.

VII. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)

Surplus atau defisit merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit, sebaliknya jika penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus. 

VIII. Pembiayaan

1. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal Negara.

2. Pembiayaan Luar negeri meliputi:

a) Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman dan Pinjaman Proyek

b) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium

http://www.sumedangkab.go.id/ 

http://www.bappenas.go.id/ 

http://www.staff.ui.ac.id/ 

Analisis SWOT Bakso BOM ..

Oleh : Fairuz Fuad & Hidir Yahya


Bakso BOM ini baru didirikan sekitar awal tahun 2011. Sebenarnya, Bakso BOM ini telah mengalami pindah tangan kepemilikan sehingga yang dulunya bernama Bakso Superstar, diganti menjadi Bakso BOM.. Tetapi, hanya nama dan pilihan menunya saja yang mengalami perubahan,sedangkan kualitas dan adonan baksonya masih tetap sama .

Berikut Analisis SWOT tentang usaha bakso bom ini :

Strength (Kekuatan)

· Produk

Apa yang di unggulkan dari produk ini? 

1. Kualitas Bakso

Di lihat dari kualitas baksonya, bakso BOM ini memiliki ciri khas yang tergambar dari namanya yaitu ukurannya yang besar seperti dengan isi yang dapat menggugah selera para konsumen. Dengan ukuran bakso yang besar, bakso BOM ini berisi sumsum, potongan tulang rawan dan juga berurat dengan komposisi adonan bakso yang dagingnya lebih terasa.

2. Keunikan

• Nama produknya , yang pastinya akan menarik rasa ingin tahu konsumen.

• Pilihan porsi yang ditawarkan. Karena ukuran baksonya sangat besar, bakso BOM ini menawarkan pilihan yang bisa disesuaikan dengan porsi yang diinginkan. 

· lokasi

Untuk sebuah usaha makanan, bakso superstar juga memiliki lokasi yang cukup strategis, yaitu :

1. Diapit oleh dua mall besar yaitu Metropolitan Mall dan BCP.

2. Berada di samping terminal angkutan umum sehingga mudah untuk menjangkau tempat ini meski tidak membawa kendaraan sendiri.

3. Bakso BOM ini juga tidak jauh dari kampus, sekolahan dan pemukiman masyarakat. 

· Fasilitas 
Berbeda dari pengusaha – pengusaha bakso biasanya, pengusaha bakso ini menyediakan sebuah ruang makan yang cukup nyaman, karena dilengkapi dengan pendingin ruangan / AC, TV, toilet serta kebersihannya yang sangat terjaga. 

Weaknesses (Kelemahan)

· Lahan Parkir

Lokasi yang berada persis didepan jalan raya yang sering terjadi kemacetan,padat motor, dan batasan trotoar tempat banyak orang berlalu lalang ,serta dengan tempat yang tebatas membuat tiadanya lahan parkir yang luas,. hanya dengan memakan badan jalan motor bisa parkir namun tidak untuk mobil. Mobil hanya bisa parkir ketika kondisi jalan raya sedang sepi saja.

· Tempat usahanya masih harus menyewa dengan biaya yang relative tinggi .

Opportunity ( Kesempatan / Peluang )

· Kemungkinan, jika promosi terus dilakukan dan teknik pemasarannya dikemas dengan lebih menarik, bakso BOM bisa jauh lebih berkembang dan kedepannya bisa memiliki cabang - cabang lain seiring dengan cirri khasnya yang makin dikenal orang banyak.

Treath ( Ancaman )

· Persaingan Variasi Produk Bakso

· Biaya sewa yang sewaktu – waktu bisa naik .

Sistem Perekonomian Indonesia..

Untuk memenuhi tugas mata kuliah softskill kali ini, akan di bahas tentang bagaimana sistem perekonomian di indonesia selama ini. Sebelumnya, kita harus tau tentang sejarah perekonomian indonesia dan hal hal apa saja yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia..

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

Berbicara tentang sejarah perekonomian di Indonesia, kita tentu ingat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang pernah di jajah oleh beberapa negara besar. Apa pemicunya? Salah satunya adalah diketahui bahwa negara ini memiliki wilayah geografis yang sangat strategis dan efektif untuk dijadikan jalur perdagangan yang pada saat itulah awal dari sistem perekonomian Indonesia berkembang .Salah satu negara penjajah yang berhasil memberikan kontribusinya adalah Belanda yang selama 350 tahun menjajah, mereka berhasil menguasai rempah-rempah yang menjadi kekayaan bangsa kita saat itu.

Memasuki masa masa pasca dideklarasikannya kemerdekaan Indonesia, yaitu sekitar tahun 1945-1950, ternyata perekonmian kita semakin buruk. Apa penyebabnya? tidak lain diantaranya adalah  tingginya inflasi yang pada saat itu terjadi karena adanya peredaran lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Padahal, menurut teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar dapat mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Selain itu, perekonomian memburuk juga karena eksploitasi besar-besaran, kas negara kosong, dan juga karena Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI. 

MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950-1957)

Memasuki masa demokrasi liberal di Indonesia , saat itu perekonomian diserahkan pada pasar, padahal pengusaha pribumi kita masih lemah dan dapat dikatakan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Akibatnya, sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian bangsa kita yang baru merdeka.

Lalu, apa saja usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi Indonesia saat itu??

1. Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

2. Program Benteng (Kabinet Natsir)

3.Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

4.Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo

5.Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1967)

Kita tentu pernah mendengar istilah “dekrit presiden 5 Juli 1959”. Nah, pada saat itu Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan membentuk struktur ekonomi Indonesia yang menjurus pada sistem etatisme yang artinya, segala-galanya diatur oleh pemerintah. Dengan adanya sistem ini, tentu diharapkan akan membawa kita pada kemakmuran bersama dan kesetaraan sosial, politik,dan ekonomi (mengikuti Mazhab Sosialisme). Namun ternyata, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.

KEBIJAKAN EKONOMI PADA MASA ORDE BARU

Pada awal orde baru, program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun. Artinya, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama.

Sistem ekonomi campuran dipilih dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Kenapa? Karena melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kita kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme yang tidak kunjung memperbaiki keadaan. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. 

EKONOMI INDONESIA ERA REFORMASI

Pemerintahan Habibie

Era reformasi yang kita kenal pada masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

Pemerintahan Megawati Soekarnoputri

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

Meminta penundaan pembayaran utang dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri.Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan .Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi.

PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU

Kabinet Indonesia Bersatu adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Pada periode ini, pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.

Pada periode pemerintahan Indonesia bersatu jilid II SBY-Boediono (2009-2014), pemerintah menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :

1. BI rate

2. Nilai tukar

3. Operasi moneter

4. Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal.

Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

SEJARAH PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI INDONESIA

1950 - 1959       : Sistem Ekonomi Liberal
1959 - 1966       : Sistem Ekonomi Etatisme
1966 - sekarang : Sistem Ekonomi Pancasila/Demokrasi

Sistem Perekonomian	Sistem Ekonomi Indonesia	Landasan Ekonomi Indonesia
Yaitu cara suatu bangsa/negara untuk mengatur kehidupan ekonominya agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya.	Sistem Demokrasi Ekonomi / Ekonomi Pancasila , yaitu sistem ekonomi yang berasal dari rakyat,oleh rakyat,dan untuk rakyat.	UUD 1945 hasil amandemen yang disahkan MPR pada 10-08-2002, yaitu: pasal 33 ayat 1,2,3,4.

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Sistem perekonomian indonesia bisa dikatakan tidak mengacu kepada dua kekuatan besar yang saling berlomba saat ini, yakni sistem ekonomi kapitalis yang berlandaskan liberalisme dan sistem ekonomi sosialis yang berlandaskan komunis.

Kedua sistem ekonomi tersebut bisa dikatakan tidak mewakili sistem hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia merancang sendiri sistem perekonomiannya yang sesuai denga budaya bangsa Indonesia sendiri.

Di indonesia sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya.

Macam – Macam Sistem Ekonomi	Definisi & Ciri-ciri
1.Sistem Ekonomi Tradisional	-Sistem ekonomi yang masih terikat dengan adat istadat kebiasaan dan nilai budaya setempat. -Ciri-Ciri : 1. Alat produksi sederhana    2 Jumlah barang/jasa rendah    3. Produktivitas rendah    4. Masih barter    5. Kegiatan ekonomi umumnya dibidang pertanian    6. Masyarakat sulit menerima perubahan
2.Sistem Ekonomi Kapitalis	-Sistem ekonomi yang memberi kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan melakukan usaha sesuai keinginan dan keahliannya. -Ciri-Ciri    1.Hak milik perorangan diakui    2.Individu bebas melakukan kegiatan ekomomi    3.Jenis,jumlah,dan harga barang ditentukan kekuatan pasar    4.Adanya persaingan bebas    5.Kegiatan ekonomi(produksi,distribusi,dan 6.konsumsi) diserahkan kepada swasta. 7.Misalnya Amerika Serikat dan Eropa
3.Sistem Ekonomi Sosialis (ETATISME)	-Sistem Ekonomi yang seluruh kegiatan Ekonominya direncanakan,dilaksanakan,dan diawasi  oleh pemerintah secara terpusat. -Ciri-Ciri    1.Alat-alat dan faktor produksi dikuasain negara    2.Kegiatan Ekonomi sepenuhnya diatur negara    3.Harga barang/jasa ditentukan pemerintah    4.Hak milik perorangan tidak diakui 5.Misalnya: Kuba,Korea,Eropa Timur,dan RRC
4.Sistem Ekonomi Campuran	-Gabungan dari sistem perekonomian Liberal dan sosialis. -Ciri-Ciri   1.Pemerintah dan swasta bersama dalam  melakukan  kegiatan ekonomi   2.Negara menguasahi sektor usaha vital dan mengendalikan perekonomian   3.Perorangan diberi kebebasan untuk berusaha diluar sektor vital   4.Pemerinta berperan membina dan mengawasi swasta   5.Hak milik perorangan diakuidan penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum